Kabupaten Indragiri Hulu: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Indragiri Hulu''' terletak di Provinsi [[Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah 7.871,850 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Indragiri Hulu''' terletak di Provinsi [[Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah 7.871,850 km² dengan jumlah penduduk 487.039 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dengan nama Kabupaten Indragiri dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah</ref> | |||
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Riau]] yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. <ref>Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juni 1965 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Indragiri Hilir]] dari Kabupaten Indragiri dan perubahan nama Kabupaten Indragiri menjadi Kabupaten Indragiri Hulu. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Kuantan Singingi]] dari Kabupaten Indragiri Hulu. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 22: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|466.436 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|466.436 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|472.799 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|482.445 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|487.039 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa. | Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 46: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 22 Maret 2025 19.02
Kabupaten Indragiri Hulu terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah 7.871,850 km² dengan jumlah penduduk 487.039 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dengan nama Kabupaten Indragiri dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. [1]
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Riau yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. [2]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juni 1965 menetapkan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir dari Kabupaten Indragiri dan perubahan nama Kabupaten Indragiri menjadi Kabupaten Indragiri Hulu. [3]
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu. [4]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 448.439 |
| 2. | Juni 2022 | 455.669 |
| 3. | Desember 2022 | 462.303 |
| 4. | Juni 2023 | 466.436 |
| 5. | Desember 2023 | 472.799 |
| 6. | Juni 2024 | 482.445 |
| 7. | Desember 2024 | 487.039 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu dari 5 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
- ↑ Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
- ↑ Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
