Kabupaten Bengkalis: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bengkalis''' terletak di Provinsi [[Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 8.616,358 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Bengkalis''' terletak di Provinsi [[Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 8.616,358 km² dengan jumlah penduduk 681.884 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah</ref> | |||
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Riau]] yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. <ref>Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran [[Kota Dumai]] dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Rokan Hilir]] dan [[Kabupaten Siak]] dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</ref> | |||
* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang diundangkan pada 16 Januari 2009 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 24: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|651.835 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|651.835 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|658.846 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|671.725 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|681.884 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dari 6 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. | Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 48: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 22 Maret 2025 19.02
Kabupaten Bengkalis terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 8.616,358 km² dengan jumlah penduduk 681.884 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. [1]
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Riau yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. [2]
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kota Dumai dari Kabupaten Bengkalis. [3]
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak dari Kabupaten Bengkalis. [4]
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang diundangkan pada 16 Januari 2009 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis. [5]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 624.231 |
| 2. | Juni 2022 | 634.553 |
| 3. | Desember 2022 | 646.716 |
| 4. | Juni 2023 | 651.835 |
| 5. | Desember 2023 | 658.846 |
| 6. | Juni 2024 | 671.725 |
| 7. | Desember 2024 | 681.884 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dari 6 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
- ↑ Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- ↑ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
- ↑ Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
