Kota Pangkal Pinang - Riwayat revisi

Rudyfransiskus pada 5 April 2025 03.10

2025-04-05T03:10:18Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 April 2025 10.10
Baris 3:		Baris 3:
	Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

Rudyfransiskus pada 23 Maret 2025 10.18

2025-03-23T10:18:48Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Maret 2025 17.18
Baris 4:		Baris 4:

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

			Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 22 Maret 2025 15.12

2025-03-22T15:12:08Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Maret 2025 22.12
Baris 2:		Baris 2:

	Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

			Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 22 Maret 2025 15.04

2025-03-22T15:04:28Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Maret 2025 22.04
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk 242.285 jiwa pada Desember 2024.		'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk 242.285 jiwa pada Desember 2024.

			Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 17 Februari 2025 15.39

2025-02-17T15:39:49Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Februari 2025 22.39
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk ~~236~~.~~267~~ jiwa pada Desember ~~2023~~.		'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk 242.285 jiwa pada Desember 2024.

	== Populasi ==		== Populasi ==
Baris 16:		Baris 16:
	\|-		\|-
	\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|236.267		\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|236.267
			\|-
			\| 6. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2024 \|\| style="text-align:right;"\|239.730
			\|-
			\| 7. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2024 \|\| style="text-align:right;"\|242.285
	\|}		\|}

Rudyfransiskus pada 17 September 2024 03.06

2024-09-17T03:06:46Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 September 2024 10.06
Baris 20:		Baris 20:
	== Pemerintahan ==		== Pemerintahan ==

	==== Perwakilan ~~Rakyat~~ ====		==== Dewan Perwakilan ====

	Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>		Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
Baris 55:		Baris 55:
	== Referensi ==		== Referensi ==

	~~Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia~~		<references />

	[[Category:Kota di Indonesia]]		[[Category:Kota di Indonesia]]

Rudyfransiskus: /* Pemerintahan */

2024-09-10T04:09:59Z

Pemerintahan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 10 September 2024 11.09
Baris 19:		Baris 19:

	== Pemerintahan ==		== Pemerintahan ==

			==== Perwakilan Rakyat ====

			Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>

			==== Kepala Daerah ====

			Kota Pangkal Pinang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

			==== Wilayah Administrasi ====

	Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan.		Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

Rudyfransiskus: /* Pemerintahan */

2024-03-22T10:21:52Z

Pemerintahan

@@ Baris 20: / Baris 20: @@
 == Pemerintahan ==
-Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan,
+Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan.
 == Referensi ==

Rudyfransiskus pada 21 Februari 2024 01.46

2024-02-21T01:46:49Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Februari 2024 08.46
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk ~~232~~.~~915~~ jiwa pada ~~Juni~~ 2023.		'''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk 236.267 jiwa pada Desember 2023.

	== Populasi ==		== Populasi ==
Baris 14:		Baris 14:
	\|-		\|-
	\| 4. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2023 \|\| style="text-align:right;"\|232.915		\| 4. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2023 \|\| style="text-align:right;"\|232.915
			\|-
			\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|236.267
	\|}		\|}

Rudyfransiskus pada 12 Oktober 2023 13.39

2023-10-12T13:39:41Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Oktober 2023 20.39
Baris 23:		Baris 23:

	Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia		Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

			[[Category:Kota di Indonesia]]