Kabupaten Bangka - Riwayat revisi

Rudyfransiskus: /* Wilayah Administrasi */

2025-04-16T11:14:26Z

Wilayah Administrasi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 16 April 2025 18.14
Baris 62:		Baris 62:
	\| 7. \|\| [[Riau Silip, Kabupaten Bangka\|Riau Silip]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|9		\| 7. \|\| [[Riau Silip, Kabupaten Bangka\|Riau Silip]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|9
	\|-		\|-
	\| 8. \|\| [[Sungailiat, Kabupaten Bangka\|Sungailiat]] \|\| style="text-align:right;"\|12 \|\| style="text-align:right;"\|11		\| 8. \|\| [[Sungailiat, Kabupaten Bangka\|Sungailiat]] \|\| style="text-align:right;"\|12 \|\| style="text-align:right;"\|1
	\|-		\|-
	! !! style="text-align:left;"\|Total !! style="text-align:right;"\|19 !! style="text-align:right;"\|62		! !! style="text-align:left;"\|Total !! style="text-align:right;"\|19 !! style="text-align:right;"\|62

Rudyfransiskus: /* Wilayah Administrasi */

2025-04-16T11:13:44Z

Wilayah Administrasi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 16 April 2025 18.13
Baris 43:		Baris 43:

	Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa.		Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa.

			{\| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
			\|-
			! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
			\|-
			\| 1. \|\| [[Bakam, Kabupaten Bangka\|Bakam]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|9
			\|-
			\| 2. \|\| [[Belinyu, Kabupaten Bangka\|Belinyu]] \|\| style="text-align:right;"\|7 \|\| style="text-align:right;"\|5
			\|-
			\| 3. \|\| [[Mendo Barat, Kabupaten Bangka\|Mendo Barat]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|15
			\|-
			\| 4. \|\| [[Merawang, Kabupaten Bangka\|Merawang]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|10
			\|-
			\| 5. \|\| [[Pemali, Kabupaten Bangka\|Pemali]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|6
			\|-
			\| 6. \|\| [[Puding Besar, Kabupaten Bangka\|Puding Besar]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|7
			\|-
			\| 7. \|\| [[Riau Silip, Kabupaten Bangka\|Riau Silip]] \|\| style="text-align:right;"\|0 \|\| style="text-align:right;"\|9
			\|-
			\| 8. \|\| [[Sungailiat, Kabupaten Bangka\|Sungailiat]] \|\| style="text-align:right;"\|12 \|\| style="text-align:right;"\|11
			\|-
			! !! style="text-align:left;"\|Total !! style="text-align:right;"\|19 !! style="text-align:right;"\|62
			\|}

	== Referensi ==		== Referensi ==

Rudyfransiskus pada 5 April 2025 03.10

2025-04-05T03:10:34Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 April 2025 10.10
Baris 3:		Baris 3:
	Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Bangka Barat]], [[Kabupaten Bangka Selatan]] dan [[Kabupaten Bangka Tengah]] dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Bangka Barat]], [[Kabupaten Bangka Selatan]] dan [[Kabupaten Bangka Tengah]] dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

Rudyfransiskus pada 23 Maret 2025 10.16

2025-03-23T10:16:50Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Maret 2025 17.16
Baris 6:		Baris 6:

	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Bangka Barat]], [[Kabupaten Bangka Selatan]] dan [[Kabupaten Bangka Tengah]] dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Bangka Barat]], [[Kabupaten Bangka Selatan]] dan [[Kabupaten Bangka Tengah]] dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

			Kedudukan Kabupaten Bangka sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 22 Maret 2025 15.35

2025-03-22T15:35:24Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Maret 2025 22.35
Baris 4:		Baris 4:

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Bangka Barat]], [[Kabupaten Bangka Selatan]] dan [[Kabupaten Bangka Tengah]] dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 22 Maret 2025 15.11

2025-03-22T15:11:49Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Maret 2025 22.11
Baris 2:		Baris 2:

	Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

			Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang diundangkan pada 4 Desember 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]] yang dimekarkan dari Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 22 Maret 2025 14.57

2025-03-22T14:57:10Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Maret 2025 21.57
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk 337.755 jiwa pada Desember 2024.		'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk 337.755 jiwa pada Desember 2024.

			Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

	== Populasi ==		== Populasi ==

Rudyfransiskus pada 17 Februari 2025 15.37

2025-02-17T15:37:21Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Februari 2025 22.37
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk ~~332~~.~~964~~ jiwa pada Desember ~~2023~~.		'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk 337.755 jiwa pada Desember 2024.

	== Populasi ==		== Populasi ==
Baris 16:		Baris 16:
	\|-		\|-
	\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|332.964		\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|332.964
			\|-
			\| 6. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2024 \|\| style="text-align:right;"\|335.292
			\|-
			\| 7. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2024 \|\| style="text-align:right;"\|337.755
	\|}		\|}

Baris 34:		Baris 38:
	== Referensi ==		== Referensi ==

	~~Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia~~		<references />

	[[Category:Kabupaten di Indonesia]]		[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Rudyfransiskus: /* Pemerintahan */

2024-09-26T16:53:41Z

Pemerintahan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 26 September 2024 23.53
Baris 19:		Baris 19:

	== Pemerintahan ==		== Pemerintahan ==

			==== Dewan Perwakilan ====

			Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka dari 4 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>

			==== Kepala Daerah ====

			Kabupaten Bangka dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

			==== Wilayah Administrasi ====

	Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa.		Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa.

Rudyfransiskus pada 21 Februari 2024 01.45

2024-02-21T01:45:14Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Februari 2024 08.45
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk ~~329~~.~~984~~ jiwa pada ~~Juni~~ 2023.		'''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk 332.964 jiwa pada Desember 2023.

	== Populasi ==		== Populasi ==
Baris 14:		Baris 14:
	\|-		\|-
	\| 4. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2023 \|\| style="text-align:right;"\|329.984		\| 4. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2023 \|\| style="text-align:right;"\|329.984
			\|-
			\| 5. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2023 \|\| style="text-align:right;"\|332.964
	\|}		\|}